Gayo Lues dalam Sorotan: Plt Sekda Diduga Intimidatif dan Terlibat Pungli Tenaga KesehatanGayo
Gayo Lues — Kepercayaan publik terhadap tata kelola birokrasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kembali diuji. Sejumlah tenaga kesehatan dan sumber internal pemerintahan melaporkan dugaan perilaku arogan, intimidatif, serta praktik pungutan liar (pungli) yang disebut-sebut melibatkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Gayo Lues, dr. Nevi Rizal, M.Kes.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan pungli tersebut berkaitan dengan pemotongan insentif dokter dan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Pemotongan itu disebut dilakukan dengan dalih “uang jasa perjuangan”, yang diklaim wajib disetorkan oleh para tenaga medis melalui koordinasi kepala puskesmas masing-masing.Seorang dokter puskesmas yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa praktik tersebut telah berlangsung sejak tahun 2024, saat dr. Nevi Rizal masih menjabat sebagai Asisten I Setdakab Gayo Lues.
“Kami diminta setor dengan alasan jasa perjuangan. Padahal penghasilan kami pas-pasan. Banyak yang terpaksa diam karena takut,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/12/2025).
Tekanan struktural disebut membuat para tenaga kesehatan memilih bungkam. Sejumlah kepala puskesmas di wilayah Blangkejeren, Teripe Jaya, Cinta Maju, Pantan Cuaca, Rikit Gaib, Blangjerango, Kuta Panjang, Gumpang, Pintu Rime, Rerebe, hingga Terangun dilaporkan berada dalam posisi rentan akibat dugaan intimidasi jabatan.Tak hanya soal dugaan pungli, perilaku komunikasi Plt Sekda juga disorot.
Beberapa sumber menyebut adanya gaya kepemimpinan yang dinilai kasar dan intimidatif, serta tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik.Nama dr. Nevi Rizal sebelumnya juga pernah menjadi perhatian publik. Saat menjabat Kepala Dinas Kesehatan pada 2016, ia sempat dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan ketidakwajaran anggaran proyek pembangunan tembok penahan kantor.
Selain itu, terdapat pula catatan internal pemerintahan terkait dugaan perilaku tidak pantas di lingkungan kerja, yang pada periode pemerintahan sebelumnya berujung pada pencopotan dirinya dari jabatan strategis.Kembalinya dr. Nevi Rizal ke lingkaran kekuasaan hingga menduduki posisi Plt Sekda memunculkan pertanyaan publik, termasuk dugaan adanya praktik nepotisme yang dinilai mencederai prinsip meritokrasi birokrasi.Kondisi ini dipandang bertolak belakang dengan agenda nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi hingga ke daerah.Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera melakukan klarifikasi dan penyelidikan menyeluruh atas dugaan tersebut.“Tenaga kesehatan adalah garda terdepan pelayanan publik. Jika mereka justru diduga diperas, ini persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan,” kata salah satu tokoh masyarakat Gayo Lues.Hingga berita ini diterbitkan, dr. Nevi Rizal belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi terus dilakukan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan objektif. (**)